Bawaslu Pulang Pisau Ikuti Kegiatan Selasa Harati Secara Daring, Bahas Penguatan Pengawasan Kepemiluan

Pulang Pisau – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau mengikuti kegiatan SELASA HARATI yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom bersama jajaran pengawas pemilu se-Kalimantan Tengah. (10/3/26)

Pada kegiatan tersebut disampaikan materi mengenai pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022. Materi ini menekankan pentingnya peran pengawas pemilu dalam memastikan setiap tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam pemaparannya Yapta H Jinal Ketua Bawaslu Gunung Mas menjelaskan bahwa pengawasan terhadap tahapan pendaftaran hingga penetapan partai politik merupakan bagian penting dalam menjaga integritas demokrasi. 

“Pengawas pemilu memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelengkapan dokumen, keabsahan data anggota partai politik, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan, serta keabsahan domisili kantor partai politik. Pengawasan juga dilakukan terhadap potensi keanggotaan ganda maupun ketidaksesuaian data yang tercantum dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).” ujarnya

Kurniawan Tenaga Ahli Bawasu RI membahas pentingnya pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Pemutakhiran data tersebut meliputi kepengurusan partai, keanggotaan, serta keberadaan kantor tetap partai politik di setiap tingkatan. 

“Proses pemutakhiran dilakukan secara berkala setiap semester guna menjaga keakuratan dan validitas data partai politik. Pengawasan harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan independen agar setiap tahapan berjalan sesuai aturan serta mampu mencegah potensi pelanggaran maupun sengketa pemilu.” ungkapnya

Melalui kegiatan Selasa Harati ini, Bawaslu Pulang Pisau berharap dapat terus meningkatkan kapasitas dan pemahaman jajaran pengawas pemilu sehingga mampu melaksanakan tugas pengawasan secara optimal demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.