Bawaslu Pulang Pisau Gelar RDK Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bahas Peran Pendidikan Nonformal dalam Pengawasan Partisipatif

Pulang Pisau – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau menggelar Rapat Dalam Kantor (RDK) terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan mengangkat tema “Peran Pendidikan Nonformal dalam Pengawasan Partisipatif” yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau. (10/6/2026)

Kegiatan tersebut diikuti oleh pimpinan, Koordinator Sekretariat, serta jajaran staf Bawaslu Pulang Pisau dengan menghadirkan narasumber dari Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pulang Pisau (SPNF SKB Kabupaten Pulang Pisau).

Siti Rahmawati Anggota Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau menyampaikan melalui kegiatan RDK ini, Bawaslu Pulang Pisau juga membahas pentingnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. 

“Pengawasan terhadap data pemilih memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan nonformal yang memiliki kedekatan dengan berbagai kelompok masyarakat.” ujarnya

Dalam pemaparannya, Jenny Andany Taruna Kepala Satuan SPNF SKB Kabupaten Pulang Pisau menjelaskan bahwa pendidikan nonformal memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang berkarakter, berdaya, cerdas, dan terampil sesuai visi SPNF SKB Kabupaten Pulang Pisau. 

“Pendidikan nonformal memiliki ruang yang luas untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada masyarakat. Melalui berbagai program pembelajaran dan pemberdayaan, masyarakat dapat didorong untuk memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, termasuk dalam mengawal kualitas demokrasi,” jelas Jenny

Dengan adanya kegiatan ini, Bawaslu Pulang Pisau berharap dapat memperkuat kolaborasi dengan SPNF SKB Kabupaten Pulang Pisau dalam membangun budaya pengawasan partisipatif serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas demokrasi dan hak pilih warga negara.